KAJIAN PENERAPAN SISTEM PENILAIAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA DI PEMERINTAH KOTA MEDAN

  • Muryanto Amin
  • Isfenti Sadalia
  • Yusrin Yusrin
Keywords: Kinerja, Pemerintah Kota, Tunjangan Kinerja Daerah

Abstract

Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja tersebut biasanya dilakukan dengan cara memberikan tunjangan kinerja, memberikan motivasi, meningkatkan kemampuan melalui diklat serta gaya kepemimpinan yang baik. Sementara kinerja pegawai dapat ditingkatkan apabila tunjangan kinerja diberikan tepat waktu, dan pihak pemerintah bisa mengetahui apa yang diharapkan dan kapan bisa harapan-harapan diakui terhadap hasil kerjanya. Upaya untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil pemerintah Kota Medan akan melakukan pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan jabatan, pangkat dan golongan dimana besarannya juga ditentukan berdasarkan tingkat kehadiran serta beban kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan sistem penilaian pegawai berbasis kinerja di pemerintah di Kota Medan, menyusun faktor-faktor yang mempengaruhi sistem penilaian pegawai berbasis kinerja di pemerintah Kota Medan sehingga penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai target dan terakhir untuk merumuskan penerapan sistem penilaian pegawai berbasis kinerja dipemerintah kota Medan yang akan mempengaruhi pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Serta memberikan sumbangan, pemikiran terkait kebijakan strategi pemberian TKD berbasis penilaian kinerja PNS di pemerintah Kota Medan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai Pemko Medan adalah keadilan dan kewajaran. Keadilan dan kewajaran dalam hal ini meliputi pendapatan berdasarkan keahlian, kesejahteraan, keterbukaan informasi dan keterbukaan prosedur kompensasi. Semakin tinggi rasa keadilan dan kewajaran yang dirasakan oleh pegawai maka kinerja yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Dasar hukum pemberlakuan tambahan penghasilan pegawai pada Pemko Medan untuk saat ini yaitu Perwal No.44 tahun 2017, dimana terdapat perbedaan angka yang cukup signifikan antara pendapatan jabatan tertentu dnegan pendapatan jabatan lainnya. Selain itu, terdapat tiga kategori tambahan penghasilan yang semua kategori tersebut diberikan kepada kriteria pegawai yang sama. Kategori ini tidak terdapat dalam rujukan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tunjangan kinerja.

Published
2017-12-01
How to Cite
Amin, M., Sadalia, I., & Yusrin, Y. (2017, December 1). KAJIAN PENERAPAN SISTEM PENILAIAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA DI PEMERINTAH KOTA MEDAN. JURNAL PEMBANGUNAN PERKOTAAN, 5(2), 68-80. Retrieved from http://ejpp.balitbang.pemkomedan.go.id/index.php/JPP/article/view/12
Section
Articles